Di tengah semakin tingginya literasi digital dan kemudahan akses informasi, siapa sangka praktik investasi bodong masih terus menjamur di Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang terjebak janji manis keuntungan besar dalam waktu singkat, hanya untuk berakhir sebagai korban penipuan. Padahal, berbagai kasus telah terbongkar dan banyak pelaku telah ditangkap. Lantas, mengapa fenomena ini belum juga hilang?
Berikut sejumlah fakta mengejutkan yang mengungkap alasan di balik masih bebasnya investasi bodong di tanah air.
1. Rendahnya Literasi Keuangan dan Digital
Meski teknologi makin canggih, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Banyak orang belum memahami dasar-dasar investasi, seperti konsep risiko, legalitas, dan rasionalitas imbal hasil. Ditambah dengan kurangnya pemahaman digital, masyarakat menjadi rentan tertipu skema palsu yang dikemas secara profesional—lengkap dengan situs, aplikasi, bahkan testimoni fiktif.
2. Modus yang Semakin Canggih dan Berkembang
Pelaku investasi bodong terus berinovasi. Mereka memanfaatkan media sosial, aplikasi chatting, bahkan endorsement oleh selebriti untuk menarik korban. Banyak dari mereka menyamar sebagai platform trading, koperasi simpan pinjam, hingga bisnis kripto. Mereka juga kerap menyisipkan istilah-istilah investasi agar terlihat meyakinkan.
Bahkan beberapa dari mereka sempat memiliki izin usaha yang legal di awal, namun kemudian menyimpang dalam praktiknya, sehingga sulit terdeteksi sejak awal oleh otoritas.
3. Lambatnya Penanganan dan Penegakan Hukum
Salah satu alasan utama mengapa investasi bodong masih berkeliaran adalah kelemahan dalam penegakan hukum. Proses pelaporan yang panjang, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya menjadikan banyak kasus lambat ditindaklanjuti.
Bahkan, tak jarang pelaku yang sudah ditangkap kembali melakukan aksi serupa dengan identitas dan modus baru, berpindah-pindah wilayah atau mengincar korban dari kalangan berbeda.
4. Kurangnya Peran Aktif Masyarakat
Tidak semua korban melaporkan kasus yang mereka alami. Banyak yang merasa malu, enggan terlibat proses hukum, atau tidak tahu harus mengadu ke mana. Hal ini membuat pelaku tetap bisa bergerak dengan leluasa tanpa tekanan sosial atau hukum yang kuat.
5. Pengawasan Belum Menjangkau Semua Platform
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Satgas Waspada Investasi memang rutin merilis daftar entitas ilegal, namun pengawasan digital masih belum mampu menjangkau semua kanal, terutama yang bersifat privat seperti grup WhatsApp, Telegram, atau promosi lewat TikTok. Para pelaku memanfaatkan celah ini untuk menjaring korban secara tertutup namun masif.
Solusi dan Harapan
Mengatasi investasi bodong tak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga keuangan saja. Diperlukan kolaborasi antara regulator, platform digital, media, dan masyarakat. Edukasi harus dilakukan terus menerus, tidak hanya dalam bentuk kampanye, tapi juga melalui kurikulum sekolah dan pelatihan komunitas.
Selain itu, penting juga untuk mengembangkan teknologi pendeteksi otomatis berbasis AI yang mampu menelusuri dan memblokir praktik-praktik mencurigakan secara real-time.
Investasi bodong akan terus berkembang selama masih ada celah ketidaktahuan, lemahnya regulasi, dan kurangnya tindakan cepat dari berbagai pihak. Fakta bahwa skema seperti ini masih merajalela di era serba digital adalah alarm keras bagi semua kalangan. Sudah saatnya masyarakat lebih kritis dan tidak mudah tergoda janji cuan instan.
Sebelum berinvestasi, cek legalitas, pahami risikonya, dan jangan pernah terburu-buru. Karena dalam dunia investasi, jika terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan—kemungkinan besar memang tidak nyata.
Other Articles
