Praktik curang dalam perdagangan beras kembali mencuat. Polisi mengungkap kasus beras oplosan yang melibatkan seorang pelaku dengan keuntungan fantastis, mencapai miliaran rupiah. Modusnya terbilang licik: beras oplosan itu dititipkan ke puluhan toko dan warung agar bisa beredar luas di pasaran.
Modus Beras Oplosan yang Rapi dan Terencana
Pelaku diketahui mencampur beras kualitas rendah dengan beras premium, lalu mengemasnya ulang menggunakan merek-merek ternama agar terlihat asli. Setelah dikemas, beras oplosan tersebut tidak dijual langsung, melainkan dititipkan ke berbagai toko, warung, hingga kios beras. Cara ini membuat distribusi beras oplosan lebih sulit dilacak dan tampak legal di mata konsumen.
Puluhan Toko Jadi Saluran Peredaran
Hasil penyelidikan menunjukkan, puluhan toko ikut menerima titipan beras oplosan tersebut. Para pemilik warung sebagian besar mengaku tidak mengetahui bahwa beras yang mereka jual merupakan hasil oplosan. Strategi ini membuat pelaku berhasil mengedarkan beras oplosan dalam jumlah besar tanpa menimbulkan kecurigaan berarti di awal.
Keuntungan Mencapai Miliaran Rupiah
Dengan menjual beras oplosan seolah-olah beras premium, pelaku mampu meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Setiap karung beras oplosan dijual dengan harga mendekati beras kualitas terbaik, padahal bahan bakunya sebagian besar berasal dari beras murah. Praktik ini jelas merugikan konsumen dan mencederai persaingan dagang yang sehat.
Polisi Bertindak Tegas
Kepolisian segera menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan penggerebekan di gudang penyimpanan. Dari lokasi, petugas menemukan ratusan karung beras oplosan, peralatan pengemasan, serta label palsu dari berbagai merek. Pelaku kini telah ditahan, sementara aparat masih menyelidiki kemungkinan adanya jaringan lebih besar di balik aksi ini.
Peringatan bagi Pelaku Bisnis Curang
Kasus ini menjadi peringatan bagi para pelaku usaha untuk tidak mencari keuntungan dengan cara-cara curang. Selain merugikan konsumen, perbuatan seperti ini juga berpotensi membahayakan keamanan pangan dan dapat dikenai hukuman berat sesuai undang-undang perlindungan konsumen.
